Ketentuan dalam pasal 23 UU PPh mengatur pemotongan pajak atas. penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk. Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan. selain yang telah di potong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan, disediakan. Tujuan akuntansi pajak adalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan. Dalam Akuntansi Pajak Penghasilan meliputi Pajak Penghasilan Pasal 21/26, 22, 23/26, dan Pasal 4 ayat (2). Beberapa transaksi yang terkait dengan akuntansi Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut: 1. PPh Pasal 21/26 Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-425/PJ/2019 tentang Penetapan Pemotong Pph Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan Spt Masa Pph Pasal 23 Dan/ atau Pasal 26 Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-04/Pj/2017. Objek Pajak. Tanya Jawab Pajak PPh Pasal 21 berisi pertanyaan kosultasi perpajakan dan jawabannya tentang PPh Pasal 21. 1. PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) : - Siapa Saja Yang Dapat Menjadi Tanggungan Sebagai PTKP Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (PPh Orang Pribadi dan PPh Pasal 21) - PTKP Untuk Wajib Pajak Sebagai Suami dan Isteri Karyawan di Perusahaan Tarif PPh Pasal 23 dikenakan atas nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan. Ada dua jenis tarif yang dikenakan pada penghasilan yaitu, 15 persen dan 2 persen. Ketentuan tarif ini tergantung dari objek PPh pasal 23. Secara rinci, berikut daftar tarif dan objek PPh Pasal 23 : - Tarif 15 persen dari jumlah bruto atas: Pertama, kamu perlu mengetahui lebih dulu mengenai definisi Pajak Penghasilan Pasal 21 atau sering disingkat PPh 21. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2015, PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan Peraturan Mentri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi. Peraturan Mentri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2010 Tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Ung Manfaat Pensiun,Tunjangan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. Jasa tidak disebutkan pada Pasal 1 ayat (6) PMK nomor 141 tahun 2015 tentang jenis jasa lain yang dipotong PPh pasal 23 sebesar 2%. Artinya apabila konsumen berupa subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan luar negeri, atau orang pribadi yang merupakan Subjek dan objek. Sebagaimana disebutkan pula dalam UU 36/2008, subjek yang termasuk dalam PPh Pasal 24 adalah Wajib Pajak dalam negeri yang terutang pajak atas seluruh penghasilan—termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Di sisi lain, yang menjadi objek PPh Pasal 24 adalah penghasilan yang berasal dari luar negeri. Pemotongan Pasal 23 adalah cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang dibayarkan oleh Cara Mudah Lapor SPT Tahunan Pajak] Adapun pertanyaan yang sering disampaikan adalah seputar perolehan dengan jual beli. Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak AFlhtuG.